Studi Tiru Inspektorat Daerah Kab. Blora

Sragen - Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Terima Studi Banding Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

SRAGEN – Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menerima kunjungan studi banding dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.

Rombongan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora diterima secara langsung oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen, Muh. Yulianto, S.H., M.Si. bersama jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menyampaikan berbagai materi terkait pelaksanaan tugas pengawasan, mulai dari gambaran umum organisasi, struktur dan tata kerja, sumber daya manusia, jumlah objek pemeriksaan, hingga pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki cakupan objek pemeriksaan yang meliputi perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, BUMD, serta BLUD. Terdapat 26 perangkat daerah, 20 kecamatan, 196 desa, 12 kelurahan, 10 BUMD, serta BLUD yang terdiri atas 3 RSUD dan 25 Puskesmas.

Selain itu, turut dipaparkan struktur organisasi dan sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Komposisi personel Inspektorat mencakup Inspektur Pembantu I sampai dengan IV serta Inspektur Pembantu Khusus. Dari jabatan fungsional, terdapat 15 Auditor dan 10 PPUPD.

Dalam aspek perencanaan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menjelaskan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor 900.1.11.4/030/01.3/2026 tanggal 2 Januari 2026.

Pembahasan juga mencakup pelaksanaan pemeriksaan ketaatan terhadap NSPK serta pengawasan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen, Muh. Yulianto, menyampaikan bahwa kegiatan studi banding diharapkan dapat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan. Melalui komunikasi dan berbagi praktik antardaerah, diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban. Kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta upaya mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Studi banding ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga memperkuat sinergi dan jejaring antaraparat pengawasan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah