SOSIALISASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN

Sragen - Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan wewenang dan sebagai bentuk transparansi ASN serta untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 yang antara lain berisi:

-    Menetapkan wajib lapor bagi pejabat yang memangku jabatan strategis, pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK;

-    Menetapkan wajib lapor bagi seluruh ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN;

-    Menugaskan APIP untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN, verifikasi kewajaran LHKASN, dan klarifikasi kepada wajib lapor;

-    Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika wajib lapor tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sragen mengadakan sosialisasi LHKASN di Aula Inspektorat Kabupaten Sragen tanggal 22 November 2017. Sosialisasi ini dihadiri oleh admin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan tata cara pengisian LHKASN melalui aplikasi SIHARKA. SIHARKA merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemen PAN dan RB untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengisi data LHKASN secara online.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Formulir LHKASN bisa diperoleh dengan mengunduh dari situs www.menpan.go.id

Data yang dimuat dalam LHKASN terdiri dari:

  1. Data Pribadi dan Keluarga

-    Data pribadi

-    Data istri/suami

-    Data anak tanggungan

-    Data anak tidak tanggungan

  1. Harta Kekayaan

-    Harta tidak bergerak

-    Harta bergerak

-    Surat berharga

-    Kas (tabungan, deposito, dll.)

-    Piutang/hutang

  1. Penghasilan

-    Penghasilan dari jabatan

-    Penghasilan dari profesi

-    Penghasilan dari usaha lain

-    Penghasilan dari hibah/lainnya

-    Penghasilan dari suami/istri bekerja

  1. Pengeluaran

-    Pengeluaran per tahun

  1. Surat Pernyataan

LHKASN ini disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan, satu bulan setelah diangkat dalam jabatan, satu bulan setelah berhenti dari jabatan, yang ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui APIP.

Sosialisasi ini juga merupakan langkah implementasi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan wajib LHKASN untuk menunjuk satu orang personil sebagai koordinator LHKASN di OPD.

 (written by ika)

  • Tentang Kami

    Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu Instansi Publik yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

  • Lapor.go.id

  • Link Terkait