WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

SRAGEN -  Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2018, diadakan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Ruang Citrayasa Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Workshop ini diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Workshop dihadiri oleh delapan kabupaten yang telah memiliki level kapabilitas APIP 2 dan 3, yaitu :

  1. Kabupaten Sragen (Level 2)
  2. Kabupaten Karanganyar (Level 3 dengan catatan)
  3. Kabupaten Wonogiri (Level 3 dengan catatan)
  4. Kota Surakarta (Level 3 dengan catatan)
  5. Kabupaten Sukoharjo (Level 2)
  6. Kabupaten Boyolali (Level 3 dengan catatan)
  7. Kabupaten Semarang (Level 2)
  8. Kota Salatiga (Level 2)

Workshop dibuka oleh Ibu Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Dalam sambutannya, Ibu Bupati menekankan perlunya guyub rukun untuk membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik dengan level kapabilitas APIP yang lebih baik. Workshop ini juga dihadiri oleh Korwas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan JFA/P3A Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Teguh Harjanto, Ak., CA yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP level 3 penuh dapat tercapai apabila 4 aspek telah dipenuhi secara keseluruhan, yaitu: audit kinerja, perencanaan berbasis risiko, telaah sejawat, dan pengawasan oleh jajaran pemerintah.

Hari pertama workshop diawali dengan penyampaian materi oleh Ibu Tri Komandayani, S.E. dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan dipandu oleh moderator dari Inspektorat Kabupaten Sragen (Drs. Sugimin, M.M., M.Si.). Selanjutnya pada hari kedua dan ketiga workshop diadakan desk antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan masing-masing peserta.

Dalam tata kelola sektor publik, dibutuhkan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas peran unit audit internal. Hal inilah yang mendorong Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF) untuk mengembangkan suatu model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IACM). Pada tahun 2011, BPKP selaku instansi pembina APIP di Indonesia mengadopsi model penilaian dari IIA tersebut dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Sebelum diterbitkan Perka tersebut, pada tahun 2010 BPKP telah melaksanakan pemetaan terhadap tingkat kapabilitas pelaksanaan tugas pengawasan intern pada setiap APIP di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 93% APIP di Indonesia masih berada pada level 1 (Initial) yang salah satu karakteristiknya adalah kurang diperhitungkannya keberadaan unit audit internal. Selanjutnya, sebanyak 7% APIP berada pada level 2 (Infrastructure). Menurut peraturan kepala BPKP tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, rendahnya kapabilitas APIP antara lain disebabkan karena independensi dan objektivitas APIP belum dapat diterapkan sepenuhnya, kurangnya alokasi anggaran belanja APIP serta struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan strategi dalam mencapai tujuan APIP yang efektif.

Rendahnya tingkat kapabilitas APIP di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah yang diadakan oleh BPKP tahun 2015. Terkait hal tersebut, Presiden memberi target 5 tahun agar BPKP bisa meningkatkan level kapabilitas APIP di Indonesia sehingga pada tahun 2019, APIP yang berada di level 3 bisa meningkat menjadi 85%. BPKP menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model universal yang membandingkan prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit internal. IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu:

-    Level 1    : Initial

-    Level 2    : Infrastructure

-    Level 3    : Integrated

-    Level 4    : Managed

-    Level 5    : Optimizing

 

Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu:

  1. Peran dan layanan audit intern;
  2. Manajemen SDM;
  3. Praktik profesional;
  4. Manajemen kinerja dan akuntabilitas;
  5. Hubungan dan budaya organisasi;
  6. Struktur tata kelola.

Elemen 1 sampai dengan 4 merupakan area peningkatan, dimana upaya untuk mewujudkanya sepenuhnya bergantung pada aktivitas audit intern. Elemen 5 dan 6 mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal.

Melalui IACM, organisasi sektor publik dapat:

-    menentukan kriteria kebutuhan audit internal sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi;

-    menilai kesesuaian kapabilitas audit internal yang ada dengan kriteria yang sudah ditentukan;

-    mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada dan mengupayakan pengembangan sampai level      
     kapabilitas yang sesuai.

 Melalui penyelenggaraan workshop ini, BPKP berharap para peserta dapat bertukar informasi dan pengetahuan. Di samping itu, para peserta dapat berkonsultasi dengan BPKP terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui di masing-masing daerah, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2018 seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat mencapai level 3. Apabila level kapabilitas APIP telah sesuai dengan yang ditargetkan, maka tugas Inspektorat dalam hal audit, evaluasi, konsultasi, dan pemantauan dapat berjalan dengan maksimal.

 (written by ika)

  • Tentang Kami

    Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu Instansi Publik yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

  • Lapor.go.id

  • Link Terkait