Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SRAGEN - Sesuai dengan amanat Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP dan dalam rangka mencapai target nilai Maturitas SPIP pada level 3 ditahun 2019, Inspektorat Kabupaten Sragen menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengambil tema “Mencegah Risiko (hukum) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Implementasi SPIP” pada Kamis, 16 Februari 2017 yang bertempat di ruang aula Sukowati Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno.

Narasumber dalam acara tersebut adalah Sihono, Koordinator Pengawas bidang APD dari BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah. Sosialisasi  dihadiri oleh Tim Satuan Tugas SPIP Kabupaten Sragen, Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda di lingkungan Kabupaten Sragen. Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno dalam sambutannya menyampaikan sebagaimana tertuang dalam RPJMN, bahwa Presiden mengharapkan kepada APIP untuk Tahun 2019 sudah berada pada level 3, artinya APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas ekonomi suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian. Sementara untuk Maturitas SPIP Capaian Pemerintah Kabupaten Sragen  mencapai skors 1,518 dari (ring 1 s.d 5). Sementara itu Inspektur Kabupaten Sragen Wahyu Widayat, menyampaikan review tentang penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sragen.

Sihono, sebagai marasumber utama memaparkan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, peran APIP dituntut untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities). selain itu APIP juga dituntut untuk bisa memberikan peringatan dini terhadap Pimpinan (early warning system), dan peningkatan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta APIP harus bisa memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Apabila pengendali intern berjalan dengan baik, maka juga akan mencegah terjadinya risiko hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Dalam Sosialisasi tersebut disampaikan bahwa salah satu elemen SPIP adalah Penilaian Risiko, seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 313  dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sehingga dengan adanya penilaian risiko di setiap OPD diharapkan akan terdapat  keselarasan vertikal (terdapat keselarasan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan horizontal (keselarasan antara  visi, misi, tujuan dan sasaran Kebijakan dan Program mendukung terwujudnya  Visi Pimpinan Daerah).

(written by ratna)

  • Tentang Kami

    Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu Instansi Publik yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

  • Lapor.go.id

  • Link Terkait